IBX5980432E7F390 Pendidikan Masa sekarang (Tek.mesin) - ALIVE ZAINUL

Pendidikan Masa sekarang (Tek.mesin)

Pendidikan Masa kini (Tek.mesin)

Nama: Rabbi Firdaus

Kelompok 18

Prodi : Tek Mesin . kons.safety and protection fire engineering

Pendidikan di Indonesia Masa Kini

OPINI | 21 May 2013 | 10:21 Dibaca: 1394


Tanggal 2 Mei 2013 kemarin tepat pada Hari Pendidikan Nasional, Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti mengadakan aksi damai di sekitar Kampus A Trisakti. Sebagian masyarakat awam menyebut bahwa aksi yang kami lakukan merupakan aksi kosong dan sekedar selebrasi semata. Tapi satu hal yang pasti, kami memang peduli dan melihat ada beberapa perkara yang melanda pendidikan di negeri ini.

Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi Warga Negara Indonesia, karena pendidikan yang layak serta merata merupakan rencana krusial dalam program pencerdasan dan pembangunan bangsa dan negara, dan dapat kita lihat pentingnya pendidikan tercantum di kata kata dalam pembukaan UUD 1945 Mencerdaskan Kehidupan Bangsa sehingga pendidikan memiliki peran krusial untuk kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia. Pendidikan yang layak dan merata merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang wajib dipenuhi dan diberikan kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Pemerintah bertanggung jawab atas meratanya pendidikan di setiap daerah, mengapa? Karena, baik buruknya suatu bangsa dan negara dapat dilihat seberapa bagus mutu pendidikan dan sebanyak berapa jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan

Dapat kita lihat terdapat beberapa permasalahan yang menyelimuti pendidikan di negeri ini, selimut permasalahan ini layaknya selimut tebal yang penuh beserta perkara tanpa solusi, membalut hingga berlapis-lapis membuat pemerintah sangat kewalahan untuk menanganinya. Sehingga terus terjadi setiap tahunnya.

Secara garis akbar kami melihat ada tiga perkara panas dan menjadi sorotan masyarakat negeri ini yang membebani pemerintah begitu beratnya hingga perkara ini berulang-ulang setiap tahunnya. Karena perkara ini berulang terus setiap tahunnya, inilah yang menjadikan sudut pandang masyarakat bahwa pemerintah tidak memiliki atau tidak peduli akan solusi untuk memecahkan perkara panas ini. Permasalahannya merupakan:

- kurikulum pendidikan yang berganti-ganti

-Tidak meratanya dan kesenjangan pendidikan di negeri ini.

-Dana Subsidi Pendidikan yang tidak menjadi solusi meratanya pendidikan di Indonesia.

Masalah pertama merupakan mengenai kurikulum yang berganti-ganti, terlihat sangatlah jelas bahwa setiap pergantian menteri ataupun periode pemerintahan selalu ada kurikulum pendidikan baru yang dianggap lebih baik daripada sebelumnya, dan tanpa pikir panjang serta penyuluhan yang baik, kurikulum ini langsung diterapkan pada tahun ajaran baru selanjutnya, entah sudah matang atau belum tapi dapat kita lihat setiap pergantian kurikulum pendidikan di negeri ini selalu tergesa-gesa, entah apa yang pemerintah kejar. Dapat dibilang tanpa melihat imbas samping yang terjadi. Layaknya di tahun ajaran baru 2013 ini, pemerintah akan menerapkan sebuah kurikulum yang dinamakan Kurikulum 2013. Kurikulum baru ini kabarnya akan berdampak signifikan pada tingkat SMA. Pertama, penjurusan kelas IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) akan dilakukan langsung pada saat kelas X, bukan lagi pada kelas XI. Kedua, menghilangkan mata pelajaran TIK dan mengaplikasikan praktek TIK pada setiap mata pelajaran di tingkat SMA. Ketiga, menjadikan Pramuka sebagai ekstrakulikuler wajib di seluruh SMA Negeri maupun Swasta, menggantikan Paskibra.

Dapat Kita Lihat, walaupun pelajar SMA terbagi dalam jurusan IPA dan IPS, kurikulum ini terlihat lebih baik dari yang sebelumnya, karena penjurusan dilakukan pada awal memsasuki jenjang SMA. Penjurusan akan sangat lebih fokus mempersiapkan para siswa SMA ketika dilakukan pada kelas X, mereka tidak lagi dipaksa mempelajari bidang yang tidak diminati. Setiap individu memiliki kemampuan masing-masing, sebagian akbar dari mereka sadar mana yang keahlian mereka serta mana yang mereka minati. Sebagian akbar dari mereka telah ada ilustrasi mengenai jurusan di perkuliahan nanti dan mata pelajaran pendukung apa saja yang seharusnya mereka dapatkan untuk masuk ke dalam jurusan tersebut. Ini merupakan langkah yang sangat baik. Tapi, yang dipertanyakan merupakan pada point ke dua diatas, menghilangkan mata pelajaran TIK setelah mata pelajaran tersebut dilaksanakan kurang lebih 10 tahun. Ketika mencari berita apa alasan pemerintah menghilangkan mata pelajaran tersebut, yang didengar merupakan alasan-alasan yang seharusnya 10 tahun lalu telah dikaji dan dipertimbangkan sebelum memasukkan mata pelajaran ini kedalam kurikulum. Setelah mata pelajaran ini berjalan cukup lama dan setiap sekolah telah menyiapkan fasilitas berupa komputer yang tidak sedikit untuk digunakan dalam menunjang pelajaran ini bagi para siswanya, Pemerintah tanpa pikir pertimbangan yang matang menghilangkan mata pelajaran tersebut. Ya, fasilitas komputer yang tidaklah murah tersebut akan menjadi bangkai tak memiliki kegunaan di dalam sekolah karena tidak akan digunakan lagi. Dengan alih-alih melebur praktik langsung TIK kedalam setiap mata pelajaran, pemerintah seperti menuntut kepada setiap siswa SMA wajib memiliki laptop sendiri yang wajib dibawa dan digunakan dalam menunjang seluruh mata pelajaran yang ada, disini terlihat pemerintah tidak berpikir jauh apakah semua siswa mampu atau tidak????. Kurang matang dan tergesa-gesanya pemerintah dalam menerapkan kurikulum ini sangat terlihat disini, entahlah apa yang mereka kejar.

Pemerintah haruslah membuat sebuah master plan system pendidikan Indonesia yang jelas, master plan ini dibentuk dari hasil seluruh kajian mandalam dan menyeluruh terhadap pendidikan di Indonesia menghasilkan kurikulum apa yang paling tepat untuk pendidikan di Indonesia. Setiap menteri pendidikan baru menjabat tidaklah merubah master plan ini, tetapi hanyalah akan menambahkan apa yang dibutuhkan selanjutnya seiring berjalan dan berkembangnya waktu. Inilah salah satu langkah yang wajib pemerintah pikirkan untuk kurikulum pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dan fleksibel.

Masalah Kedua merupakan Tidak Merata Pendidikan di Indonesia. Dalam bidang pendidikan, Indonesia berada di peringkat 69 dunia berada dibawah Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Indonesia memiliki 1,5 juta anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah setiap tahunnya. Ini bukanlah perkara baru, namun ini merupakan perkara yang pasti muncul di setiap periode pemerintahan. Telah beberapa kali Indonesia berganti Presiden serta Menteri Pendidikan sebagai ujung tombak perubahan dan perbaikan pendidikan di Indonesia, namun perkara ini masih terus ada dan mengakar menjadi perkara-perkara lain. Apa yang sebenarnya menjadi akar dari permasalahan yang menyebabkan banyak anak-anak bangsa yang tidak dapat mengenyam pendidikan?

Masalah yang kami lihat secara garis akbar ada dua. Pertama, Perbedaan Tingkat Ekonomi di Masyarakat. Sudah menjadi cerita awam bahwa negara Indonesia memiliki jarak ekonomi yang cukup jauh di setiap strata ekonominya. Hingga menyebabkan beberapa kelompok tertentu saja yang dapat menikmati pendidikan negara ini. Memang pemerintah melalui sekolah negeri nya telah membebaskan biaya pendaftaran sampai biaya bulanan agar seluruh anak dari tingkat SD sampai SMA dapat sekolah tanpa terkecuali, tetapi bagi sebagian anak-anak yang berada di strata menengah kebawah masihlah sangat berat untuk memenuhi perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk sekolah. Contohnya seperti seragam dan kitab-kitab pelajaran yang tidaklah murah harganya wajib dibeli agar dapat mengikuti program belajar di sekolah tersebut. Disinilah letak perbedaan tingkat ekonomi yang paling signifikan terlihat. Sekolah negeri merupakan sekolah yang dibiaya oleh pemerintah untuk segala kegiatan persekolahannya, berbeda beserta sekolah swasta. Sehingga sekolah negeri menjadi jalan satu-satunya untuk anak-anak kelas menengah kebawah untuk mngikuti persekolahan. namun sekolah negeri memiliki batas murid, maka jikalau murid pada ajaran baru telah menyentuh batas aporisma, terpaksa para anak-anak menengah ke bawah terpaksa wajib mendaftar di sekolah swasta beserta biaya yang belum tentu dapat orangtua mereka penuhi, dan pada akhirnya keadaan ekonomilah yang memaksa mereka untuk tidak mengenyam pendidikan.

Kedua, Wilayah Republik Indonesia sangatlah luas dan terbagi menjadi pulau-pulau kecil serta akbar. Inilah salah satu penyebab yang menjadikan jumlah sekolah di setiap daerah dan guru beserta murid-murid yang ingin mendapatkan pendidikan tidaklah sebanding di Indonesia. Hingga akhirnya pada banyak daerah terdapat anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Untuk menyelesaikan perkara biaya pendidikan yang terkadang menjadi perkara utama terhadap pendidikan di Indonesia merupakan pemerintah telah menyalurkan biaya yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk langsung disalurkan kepada sekolah sekolah agar dapat membiayai seluruh kegiatan dan fasilitas belajar mengajar, tetapi biaya ini haruslah tepat penyalurannya kepada sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkannya.

Pemerintah pula wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang tidak terpusat di kota-kota akbar saja, tetapi fasilitas tersebut haruslah tersalurkan sampai ke pelosok-pelosok desa, karena disitulah letak kekurangan fasilitas pendidikan yang paling dominan. Pemerintah wajib membangun sekolah sekolah negeri baru yang benar benar dibiayai pemerintah beserta sarana prasarana yang mumpuni di seluruh penjuru negeri ini. Itulah yang seharusnya menjadi langkah konkret pemerintah agar 1,5 juta anak/tahun yang tidak mendapatkan pendidikan tersebut dapat menikmati pendidikan langsung secara pasti. Pemerintah pula wajib meningkatkan akses serta pemerataan guru yang kompeten dan berdedikasi untuk memberikan pendidikan kepada seluruh warga Indonesia, ini merupakan sesuatu yang benar-benar wajib disiapkan oleh Pemerintah agar Pendidikan di negara ini merata serta tidak ada lagi satupun anak bangsa yang tidak memenuhi program wajib belajar 12 tahun.

Masalah terakhir dan yang paling signifikan menurut kami terletak pada Dana Subsidi Pendidikan. Pada dasarnya Dana Subsidi Pendidikan (DSP) yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah langsung dialokasikan dan disalurkan untuk Sekolah sekolah Negeri yang berada di sekitar daerah tersebut demi meringankan beban (biaya) pendidikan. Program DSP ini merupakan wujud tangggung jawab pemerintah untuk memenuhi program wajib belajar 12 Tahun.

Ada beberapa faktor yang menentukan besarnya DSP yang diberikan kepada Sekolah-sekolah Negeri, hal tersebut merupakan Ukuran kelas (Sekolah) dan jumlah kelas, Banyaknya Murid, Jumlah tenaga kerja di sekolah tersebut, Ketersediaan Fasilitas, dan Lokasi Sekolah. Program DSP yang diberikan Pemerintah ini telah menghilangkan pendapatan sekolah yang berasal dari SPP (Pada tingkat SD SMP) dan Biaya Daftar Ulang pada Sekolah Negeri. DSP digunakan untuk membantu keberlangsungannya kegiatan pendidikan sekolah negeri di setiap daerah, namun tidak termasuk biaya Seragam dan Buku Pelajaran.

Dalam penyaluran Dana Subsidi Pendidikan ini pemerintah daerah terkadang Sangat lambat, Kurang Objektif dan Kurang Transparan. Banyak kepala sekolah yang terpaksa mencari pinjaman untuk menutupi seluruh biaya operasional sekolah dan membayarnya ketika dana subsidi sudah didapat. Mungkin terbilang sulit untuk pemerintah daerah agar tepat waktu untuk penyaluran dana subsidi tersebut karena banyaknya sekolah yang wajib disalurkan, akan tetapi pemerintah daerah pula masih terlihat kurang objektif dan kurang transparan dalam penyaluran dana subsidi ini, buktinya merupakan masih banyak sekolah sekolah yang kekurangan fasilitas tetapi mendapat dana subsidi yang lebih sedikit, pula pemerintah kurang transparan dalam pemberian dan penyaluran DSP terhadap sekolah sekolah tersebut.

Dana Subsidi Pendidikan (DSP) yang diberikan oleh pemerintah dibagi lagi salah satunya menjadi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi dapat kita lihat bahwa BOS kurang efektif karena penggunaannya dibatasi hanya untuk membeli kitab pelajaran tertentu. BOS hanya dikhususkan untuk membeli atau mengganti Buku Pelajaran tertentu yang telah rusak dan kitab tersebut dipinjamkan kepada setiap murid melalui sekolah untuk digunakan dalam belajar, kemudian dikembalikan lagi pada semester genap ketika kenaikan kelas. Pada setiap tingkat pendidikan, BOS dibelanjakan jenis kitab yang berbeda, pada tingkat SD : Buku Pendidikan Agama dan Seni Kebudayaan dan SMP: Buku IPS dan TIK. Seharusnya BOS dapat digunakan lebih efektif lagi dan dititik beratkan pada kitab kitab pelajaran lain pula, karena pemenuhan kitab di setiap tingkat pendidikan akan terpenuhi seiring berjalannya waktu dan siswa pun tidak akan bertambah karena setiap sekolah mempunyai batas aporisma penerimaan murid baru, sehingga ketika kitab-kitab yang diwajibkan untuk dibelanjakan menggunakan dana BOS telah terpenuhi, BOS tidak wajib diputus dan tetap diberikan untuk dibelanajakan kitab pelajaran lain yang dibutuhkan.

Pada pengalokasian Dana Subsidi Pendidikan (DSP) terlihat bahwa penyaluran dana ke setiap sekolah untuk saat ini masih belum didasarkan pada kebutuhan sekolah tersebut. Pemerintah sangat kurang mengontrol langsung terhadap kebutuhan setiap sekolah yang sudah dan belum terpenuhi, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai celah untuk oknum oknum perusak bangsa ini untuk menggunakan kesempatan tersebut dalam mengajukan aturan palsu yang dicantumkan dalam proposal pengajuan dana subsidi pendidikan. Kontrol sangatlah perlu dilakukan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan setiap sekolah sebagai tolak ukur keberhasilan dari penyaluran DSP.

Maka dari itu, kami melihat perkara dalam Dana Subsidi Pendidikan ini dapat terselesaikan jikalau Pemerintah mengadakan peninjauan kembali terhadap Sistem dan Kebijakan yang telah ada dalam Dana Subsidi Pendidikan, agar menjadi lebih fleksibel dan tidak kaku seperti ini. Selanjutnya sangatlah perlu adanya pengawasan langsung yang efektif dan efisien yang diberikan dari aneka macam pihak, termasuk lembaga yang peduli terhadap pendidikan, untuk menjamin keterdapatan dan keberlangsungan penerimaan serta penggunaan Dana Subsidi Pendidikan, sehingga DSP yang diberikan benar-benar dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkannya.

Untuk mencapai penerimaan dan pemberian DSP yang adil dan tetap efektif, maka Penegakkan Keadilan dalam pemberian Dana Subsidi Pendidikan beserta menghilangkan Generalisasi atau sistem pukul rata dalam penyalurannya kepada sekolah sekolah sangatlah krusial, karena harusnya DSP diberikan berdasarkan beserta apa yang sekolah tersebut butuhkan dan wajib dipenuhi demi berlangsungnya kelancaran program pendidikan yang ada. Selanjutnya Guru, Orangtua Murid, Siswa, Mahasiwa, serta Masyarakat ikut mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam menutut transparansi proses pemberian sampai pengelolaan DSP kepada pemerintah dan sekolah, demi kewajaran penyaluran DSP kepada sekolah sekolah di seluruh wilayah negara Indonesia, sehingga dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan DSP ini.

Pendidikan merupakan elemen terpenting dalam program pembangunan dan pengembangan bangsa. Aika kita dan pemerintah tetap berkutat dalam perkara yang berulang-ulang terus seperti ini, maka pembangunan dan pengembangan negara ini akanlah sangat terganggu. Inilah ketiga perkara akbar dalam pendidikan yang sekarang terus ada di setiap tahunnya dan telah kami jabarkan berdasarkan beserta apa yang kami lihat, dengar, dan rasakan. Lalu kami diskusikan secara bijak tanpa menyudutkan pihak manapun agar terciptalah solusi yang tidak berat sebelah. Menurut kami inilah solusi-solusi yang harusnya pemerintah eksekusi agar perkara pelik ini tidak terus menghantui pendidikan di negara ini.

Semoga tulisan ini dapat mencerminkan keadaaan pendidikan yang sekarang yang sedang terjadi di negara kita yang tercinta. Semoga para para pelaksana pendidikan yang membaca ini dapat instropeksi dan melakukan perbaikan perbaikan di aneka macam sektor pendidikan.

Demi Nama Almamater, Bangsa, Dan Agama

Berlangganan Untuk Mendapatkan Artikel Terbaru:

0 Komentar Untuk "Pendidikan Masa sekarang (Tek.mesin)"